jump to navigation

uas asp Tuesday, February 3, 2009

Posted by F_Ribery in Akuntansi Sektor Publik.
trackback

Tujuan Laporan sektor Publik
a. Kepatuhan dan pengelolaan : memberikan jaminan kepada pemakai laporan keuangan bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai ketentuan hukum dan peraturan yg berlaku
b. akuntabilitas dan pelaporan retrospeksi
c. perencanaan dan informasi otorisasi
d. kelangsungan organisasi
e. hubungan masyarakat
f. sumber fakta dan gambaran

Pemakai laporan keuangan sektor publik ( menurut SAP)
a. masyarakat
b. para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
c. pihak yg memberi dan berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman
d. pemerintah

Perbedaan laporan keuangan sektor publik dan sektor swasta
Sektor publik Sektor swasta
Fokus dan lngkup laporan keuangan Masalah finansial dan politik ( non finansial) finansial
akuntabilitas Legeslative dan masyarakat [emegang saham dan kreditor
Orientasi laporan keuangan Jangka panjang karena terkait konsep politik dan kenegaraan Jangka pannjang tidak dapat dilakukan scr detail karena dibatasi ketidak pastian pasar
Aturan pelaporan SAP SAK, pasar modal
Pihak pemeriksa BPK KAP
Dasar akuntansi Sebagian akrual dan sebagian kas akrual

Ruang lingkup sistem akuntansi pemerintah pusat( SAPP) :
SAPP dibagi menjadi 2 sistem utama:
a. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yg dlaksanakan oleh Departemen Keuangan cq Ditjen Perbendaharan : adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, penikhitsaran sampai pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada departeman Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
SiAP terdiri dari 2 subsistem :
1. Sistem Akuntansi Umum (SAU) : sistem ini menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan neraca SAU
2. Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) : sistem ini menghasilkan Laporan Arus Kas dan neraca KUN
a. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) : dilaksanakan oleh kementrian dan lembaga.
Adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuanagn pada Kementrian Negara / lembaga. Setiap kementrian Negara/ Lembaga wajib menyelenggarakan SAI untuk menghasilkan laporan Keuangan termasuk bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. Untuk melaksanakan SAI dibentuk unit akuntansi keuangan terdiri dari :
1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA)
2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1)
3. Unti Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)
4. Unit akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)
b. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) : adalah subsistem dari SAI yg merupakan serangkaian prosedur yg saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk menyusun neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan berlaku. Untuk melaksanakan SABMN Kementrian negara/ lembaga membentuk unit Akuntansi Barang sbb:
1. Unit Akuntansi Pengguna barang (UAPB) ; pd tingkat Kementrian negara/Lembaga
2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1)
3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W)
4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang ,yg selanjutnya disebut satuan kerja/kuasa pengguna barang yg memiliki wewenang menggunakan BMN.

Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik
Pengertian : merupakan pedoman atau prinsip2 yg diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik.

Tujuan : sebagai pedoman sehubungan dengan penyusunan dan penyajian informasi yang jonsisten, reliabel, dan objektivitas.
Hal ini semakin relevan mengingat adanya batas waktu bagi pemerintah daerah untuk dapat menyajikan laporan pertanggungjawaban sudah semakin mendesak.

Manfaat :
a. meningkatkan kualitas dan reabilitas laporan
b. meningkatkan kinerja keuangan dan perekonomian
c. mengusahakan harmonisasi

Standar Akuntansi Pemerintahan

SAP No. 1 : Penyajian Laporan Keuangan
Tujuan Laporan : menyajikan informasi yg bergunan bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yg dipercayakan
Basis Akuntansi : basis kas, untuk pengakuan pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan serta basis akrual utnuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana.
Komponen laporan keuangan :
a. Laporan realisasi anggaran
b. Neraca
c. laporann arus kas
d. catatan atas laporan keuangan
SAP No. 2 : laporan realisasi anggaran
Sap No. 3 Laporam Arus kas (meliputi aktivitas operasi, investasi asset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran)
SAP No. 4 : Laporan “ catatan atas laporan Keuangan “
SAP no. 5 : akuntansi persediaan
SAP no. 6 : Akuntansi Investasi
SAP no. 7 Akuntansi Aet tetap
SAP no. 8 Akuntansi Konstruksi dalam pengerjaan
SAP No. 9 Akuntansi Kewajiban
SAP No. 10 Akuntansi untuk Koreksi Kesalahan Mendasar, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan peristiwa Luar biasa
SAP no. 11 Akuntansi Khusus untuk menyusun Laporan keuangan Konsolidasi

AUDITING SEKTOR PUBLIK

Tipe Audit
Untuk menjamin dilakukannya pertanggung jawaban public oleh lembaga2 pemerintah maka diperlukan perluasan sistem pemeriksaan, tidak sekedar conventional audit, namun perlu dilakukan value of money (TVM) Audit)
• Dalam pemeriksaan conventional, lingkup pemeriksaan hanya sebatas audit terhadap laporan keuangan dan kepatuhan (financial and compliance audit)
• Dalam pendekatan baru, selain audit keuangan dan kepatuhan jg diperlukan audit kinerja (performance audit)
• performance audit meliputi audit ekonomi, efisiensi dan efektifitas (TVM audit atau 3 E’s Audit)

management/ operational Audit adl audit ekonomi dan efisiensi, bertujuan
a. apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi dan menggunakan sumber dayanya (spt karyawan, gedung, ruang, dan peralatan) secara ekonomis dan efisien
b. penyebab terjadinya praktik2 tidak ekonomis dan efisien, termasuk ketidak mampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur administrasi dan struktur organisasi.

Audit efektifitas disebut program audit
Efektifitas berkaitan demngan pencapaian tujuan. Audit efektivitas bertujuan untuk mentukan :
a. Tingkat pencapaian hasil yg diinginkan
b. kesesuaian hasil dgn tujuan yg ditetapkan sebelumnya]
c. apakah entitas yg diaudit telah memperimbangkan alternativ lain yg memberikan hasil yg sama dgn biaya yg paling rendah.

Standar Audit
Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara /SPKN yg dikeluarkan oleh BPK thn 2007 (semula Standar Audit Pemerintahan/ SAP th 1995) terdiri dari :
Standar Pemeriksaan No. 1 – Standar Umum
a. Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yg memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan
b. Dalam semua hal yg berkaitan dgn pekerjaan pemeriksa, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yg dapat mempengaruhi independensinya.
c. Dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama
d. Setiap organisasi pemeriksa yg melaksanakan pemeriksaan yg berdasarkan Standar Pemeriksaan harus memiliki sistem pengendalian mutu yang memadai, dan sistem pengendalian mutu tersebut harus direview oleh pihak lain yg kompeten ( pengendalian mutu ekstern)

Standar Pemeriksaan Pernyataan No.2 – Standar Pekerjaan Pemeriksaan Keuangan
a. Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik2nya dan jika digunakan tenaga asisten harus disupervisi dgn semestinya
b. Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yg akan dilakukan
c. Bukti audit yg kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yg diaudit.
d. Tenaga asisten yg dimaksud dalam pernyataan standar ini adalah staf pemeriksa yg harus disupervisi seperti anggota lain
e. Standar pemeriksaan menetapkan standar pelaksanaan tambahan berikut ini :
1. Komunikasi pemeriksa
2. Pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan sebelumnya
3. Merancang pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan perundang2an, kecurangan, serta ketidak patuhan
4. pengembangan temuan pemeriksaan
5. dokumentasi pemeriksaan.

Standar Pemeriksaan no. 3 – Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan
a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umu di Indonesia atau prinsip akuntansi lain yg berlaku secara komprehensif.
b. Laporan auditro harus menunjukkna, jika ada, ketidak konsistenan penerapan prrinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dgn penerapan prinsip Akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya
c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yg jelas mengenai sifat pekerjaan audit yg dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yg dipikul auditor.
e. Standar Pemeriksaan menetapkan standar pelaporan tambahan berikut ini :
1. Pernyataan kepatuhan terhadap standar pemeriksaan
2. pelaporan tentang kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang2an
3. pelaporan tentang pengendalian intern
4. pelaporan tanggapan dari pejabat yg bertanggung jawab
5. pelaporan informasi rahasia
6. penerbitan dan pendistribusian laporan hasil pemeriksaan.

Standar Pemeriksaan Pernyataan No.4- Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
a. Pekerjaan harus direncanakan secara memadai
b. Staf harus disupervisi dgn baik
c. Bukti yg cukup, kompeten dan relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yg memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa.
d. Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumen pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumen pemeriksaan yg berkaitan dgn perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan harus berisi informasi yg mempunyai hubungan dgn pemeriksaan tersebut dapat memastikan bahwa dokumen pemeriksaan tersebut dapat menjadi bukti yg mendukung temuan, simpulan, dan rekomendasi pemeriksa

Standar Pemeriksaan Pernyataan No. 5 – Standar Pelaporan Pemeriksaan Kinerja
a. Pemeriksa harus membuat laporan hasil untuk mengkomunikasikan setiap hasil pemeriksaan
b. laporan hasil pemeriksaan harus mencakup ;
1. Pernyataan gahwa pemeriksaan dilakukan sesuai standar pemeriksaan
2. tujuan, lingkup dan metodologi pemeriksaan
3. Tanggapan pejabat yg bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan
4. pelaporan informasi rahasia bila ada
c. Laporan hasil pemeriksaan harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, serta jelas, dan seringkas mungkin.
d. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan, entitas yg diperiksa, pihak yg mempunyai kewenangan untuk mengatur entitas yg diperiksa, pihak yg bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut pemeriksaan, dan kepada pihak lain yg diberi kewenangan untuk menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yg berlaku.

Standar Pemeriksaan No. 6- Standar Pelaksanaan Pemerintahan dgn Tujuan Tertentu
a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik2nya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dgn semestinya
b. bukti yg cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar rasional bagi kesimpulan yg dinyatakan dalam laporan
c. Standar Pemeriksaan menetapkan standar tambahan berikut ini :
1. Komunikasi pemeriksa
2. pertimbangan thd hasil pemeriksaan sebelumnya
3. Pengendalian intern
4. Merancang pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan, kecurangan, serta ketidakpatutan
5. dokumentasi pemeriksaan

Standar Pemeriksaan Pernyataan No. 7 – Standar Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
a. Laporan harus menyebutkan asersi yg dilaporkan dann menyatakan sifat perikatan atestasi yg bersangkutan
b. laporan harus menyatakan kesimpulan praktisi mengenai apakah asersi disajikan sesuai dgn standar yg telah ditetapkan atau kriteria yg dinyatakan dipakai sebagai alat ukur
c. Laporan harus menyatakan semua keberatan praktisi yg signifikan tentang perikatan dan penyajian asersi
d. laporan suatu perikatan untuk mengevaluasi suatu asersi yg disusun berdasarkan kriteria yg disepakati atau nerdasarkan suatu perikatan untuk melaksanakan prosedur yg disepakati harus berisi suatu pernyataan tentang keterbatasan pemakaian laporan hanya oleh pihak2 yang menyepakati kriteria atau prosedur tersebut.
e. Pernyataan Pemeriksaan menetapkan standar pelaporan tambahan sebagai berikut :
1. Pernyataan kepatuhan terhadap Standar Pemneriksaan
2. Pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan serta ketidak patuhan
3. Pelaporan tanggapan dari pejabat yg bertanggung jawab
4. pelaporan informasi rahasia
5. penerbitan dan pendistribusian laporan hasil pemeriksaan.

Prosedur audit Kinerja
Tahapan pelaksanaan audit kinerja menurut Herbert (1979) mrliputi :
a. Survey pendahuluan
b. review sistem pengendalian
c. pemeriksaan secara lebih mendetail
d. pelaporan

SIKLUS AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Jenis transaksi :
1. Transaksi Kas , yaitu transaksi yg mengakibatkan pertambahan atau pengurangan kas. Contoh : pencairan SPMU, Penerimaan Piutang, Pembayaran Belanja Gaji, dll
2. Transaksi Nonkas, yaitu transaksi yg mengakibatkan perubahan pada ast, utang pendapatan, belanja tetapi tidajk mempengaruhi kas. Contoh : penerimaan aktiva tetap dari donatur, pembebasan utang

Mengapa Jurnal Korolari?
Basis kas : basis yg mengakui timbulnya hak atau kewajiban pd saat kas diterima atau dikeluarkan
Basis akrual adalah basis yg menakui adanya hak atau kewajiban pd saat perpindahan hak lepas dari saat kas diterima atau dikeluarkan

Standar Akuntansi Pemerintah tidak menganut basis kas secara penuh dan juga tidak menganut basis akrual secara penuh tetapi basis modifikasian
Basis modifikasian yg dianut disebut basis kas menuju akrual (cash towards accrual).
Dengan basis ini, aset, kewajiban dan utang diakui menurut basis akrual, sefangkan pendapatan,belanja, dan pembiayaan diaku berdasarkan basis kas.

Agar transaksi dapat dicatat atau muncul dalam akun neraca, maka digunakan mekanisme Jurnal Korolari dan/atau jurnal penyesuaian akhir tahun.
Jadi kegunaan jurnal korolari adalah untuk mencatat agar transaksi yg mempengaruhi akun neraca 9selain kas) dan laporan Realisasi anggaran dapat dicatat pada waktu yg sama.

Jurnal
1. Kas dan Bank
Kas dan bank (D)
Pajak daerah,retribusi daerah,dana alokasi umum, penerimaan pinjaman dan obligasi (pembiayaan) (K)
jurnal standar untuk mengurangi tinggal dibalik
2. Piutang
untuk menambah piutang:
Piutang retribusi,piutang dana perimbangan,piut fasum/fasos, piut lain2, piut pajak (D)
EDL- Dana cadangan (K)
3. persediaan
Persediaan bahan habis pakai/material (D)
EDL- Cadangan peersediaan (K)
4. investasi jangka panjang
mencatat realisasi/pengeluaran dana investasi:
Penyertaan modal (D) pada kas & bank (K)
Jurnal kokolari neraca:
Investasi dalam saham (D)
EDI- Diinvestasikan dalam Investasi Jk. Panjang (K)
Untuk mencatat penjualan investasi:
Kas dan bank (D) pada Penerimaan pembiayaan dari investasi (K)
jurnal korolarinya:
EDI- Diinvestasikan dl investasi jk panjang (D) Investasi jangka panjang (K)
5. aset tetap
Belanja Modal dan tanah, jln dan jaringan, bangunan air, gedung, mesin dan peralatan (D) pada kas dan bamk (K)
Jurnal korolari :
Tanah,gedung dan bangunan, kendaraan (D) pada EDI- Diinvestasikan dalam aset tetap (K)
6. dana cadangan
7. aset lain2
8. kewajiban jangka pendek
9. akuntansi utang jangka panjang
10. ekuitas dana
11. akuntansi pendapatan
12. akuntansi belanja
13. akuntansi pembiayaan

Advertisements

Comments»

1. ema - Wednesday, February 18, 2009

bp firman, bisa krimin data atau bahan tentang akuntansi persediaan (psap no.05). krn sya lagi nyusun skripsi dengan judul evaluasi penerapan psap no 5 atas perlakuan akuntansi utk persediaan pada pusdiklatwas bpkp, tq

2. isaac - Saturday, April 4, 2009

Bisa mnta tolong di jelaskan apa itu piutang Fasos???

3. dede kholifah - Monday, October 11, 2010

ass…..
bpk firman saya dalam masa penulisan skripsi saya mengalami kesulitan dalam menemukan karakteristik sdm yang dapat mengoperasikan sakpa, bisakah bpk mengirimkan jawabannya ke saya.
terima kasih


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: