jump to navigation

ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Tuesday, November 18, 2008

Posted by F_Ribery in Akuntansi Sektor Publik.
trackback

ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Pengertian Anggaran

· adalah rencana kegiatan dlm bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.

· Adl pernyataan tentang estimasi penerimaan dan pengeluaran yg hendak dicapai selama periode ttu dalam satuan moneter. Pembuatan anggaran dalam organisasi sektor publik merupakan proses yg cukup rumit dan mengandung muatan politis yg signifikan

FUNGSI ANGGARAN OSP

a. Sbg alat perencanaan

b. sbg alat pengendalian

c. sbg alat penilaian kinerja

d. sbg alat kebijakan

e. sbg alat politik

f. sbg alat koordinasi dan komunikasi

g. sbg alat motivasi

Prinsip2 penyusunan anggaran (menurut shafritz dan russell,1977)

1. demokratis : anggaran negara(baik pusat dan daerah) baik berkaitan dgn pendapatan maupun pengeluaran,harus ditetapkan melalui suatu proses yg mengikut sertakan unsur masyarakat, harus dibahas dan mendapat persetujuan lembaga perwakilan rakyat.

2. Adil : harus diarahkan untuk kepentingan org bnyk dan secara proporsional, dialokasikan bagi semua kelompok masyarakat sesuai kebutuhannya.

3. transparan: proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggung jwban harus diketahui tdk saja oleh wakil rakyat, tetapi juga oleh masyarakat umum

4. bermoral tinggi: pengelolaan anggaran hrs berpegang peraturan perundangan yg berlaku, dan jg senantiasa mengacu pd etika dan moral yg tinggi.

5. Berhati2 : harus dilakukan secara berhati2, karena sumber daya terbatas dan mahal. Hal ini semakin terasa penting jika dikaitkan dgn unsur hutang negara

6. akuntabel: harus dpt dipertanggungjwbkan setiap saat secara intern maupun ekstern kpd rakyat

Selain keenam prinsip tsb, secara fundamental terdapat prinsip “the 3 es”, yaitu dlm pengelolaan anggaran negara harus senantiasa efisien(biaya), efektif (tujuan) dan ekonomis (pemanfaatan sumber daya yg ada).

JENIS2 ANGGARAN

1. anggaran operasional (current budget) dan anggaran modal (capital budget)

2. anggaran tentative : anggaran yg tdk memerlukan pengesahan dari legeslatif, karena munculnya dipicu oleh2 hal2 yg tdk direncanakan.

Anggaran enacted : anggaran yg direncanakan dibahas dan disetujui legelatif.

3. anggaran dana umum (ADU-General budget): untuk kegiatan pemerintahan yg bersifat umum dan anggaran Dana Khusus (ADK- SPECIAL BUDGET): untuk tujuan khusus, misalnya pembayaran hutang.

4. anggaran tetap dan anggaran fleksibel

5. anggaran eksekutif dan anggaran legeslatif(anggaran yg disusun oleh lembaga legeslatif tanpa melibatkan eksekutif)

anggaran sbg perencanaan : anggaran digunakan sbg alat untuk menetapkan kehendak pemerintah untuk menetapkan kehendak pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dgn jalan memanfaatkan sumber daya dan dana untuk mendukung kegiatan pembangunan jk panjang dlm bentuk anggaran tahunan.

Anggaran sbg alat pengendalian: anggaran digunakan sbg alat pengendalian yg efektif, shg harus dilakukan scra melekat dlm tubuh organisasi atas berlangsungnya pelaksanaaan kegiatan.

Penyusunan APBN

1. penyusunan dan pengajuan rancangan anggaran oleh pemerintah kpd DPR

· Berdasar UUD 45 PSL 23,tiap tahun APBN ditetapkan dgn UU

· Eksekutif bertanggung jwb dlm penyusunan anggaran

· proses penyusunan dan pengajuan RUU APBN:

a. penerbitan SE MENKEU yg berisi permintaan sumbangan anggaran dlm bentuk Daftar Usulan Kegiatan (DUK) untuk belanja rutin dan Daftar Usulan Proyek(DUP) untuk belanja pembangunan.

b. DUK dan DUP masing2 departemen/lembaga disampaikan kpd Direktorat jenderal Anggaran (DJA) Depkeu. D UP jg disampaikan ke Bapenas.

c. DUK dibahas diDJA, DUP dibahas di DJA dan BAPENAS.

d. Pembuatan rancangan anggaran oleh Menkeu dg melibatkan Gubernur Bank Sentral dan menteri2 lain dlm tingkat dewan moneter.

e. Penyusunan Nota keuangan oleh Depkeu (berisi al:kebijakan fiskal dan moneter, perkembangan harga,gaji dan upah, taksiran penerimaan dan pengeluaran negara untuk tahun mendatang,jumlah uang yg beredar)

2. Pembahasan dan persetujuan DPR atas RUU APBN dan penetapan UU APBN

· Sblm tahun anggaran dimulai, Pemerintah menyampaikan RUU APBN ,nota keuangan dan perincian lebih lanjut kpd DPR. jika DPR menyetujui, maka RUu tersbt disahkan mejadi UU. Sebaliknya jika tdk disetujui, digunakan UU th yg lalu.

· UU APBN mewajibkan pemerintah menyusun realisasi pd pertengahan thn anggaran berikutnya berikut prognosa 6 bln berikutnya

3. Pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan oleh pemerintah

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: